PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERAHASIAAN DATA PEMODAL DALAM PERTUKARAN DATA PADA PENYELENGGARAAN LAYANAN URUN DANA MELALUI PENAWARAN SAHAM BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

Abstrak
Penyelenggara layanan urun dana diperbolehkan untuk melakukan pertukaran data dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan urun dana sebagaimana tertera pada Pasal 68 POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Penawaran Efek Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi. Persoalannya adalah pada peraturan tersebut tidak mencantumkan batasan terkait data yang akan dipertukarkan dengan penyelenggara layanan pendukung berbasis teknologi informasi. Berkaitan dengan itu, permasalahan penelitian ini adalah batasan kerahasiaan data dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi dan apa tindakan yang dapat dilakukan oleh pemodal apabila terjadi pelanggaran prinsip kerahasiaan data pemodal dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layanan urun dana melalui penawaran efek berbasis teknologi informasi.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dilakukan analisis secara yuridis deskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukan bahwa batasan kerahasiaan data dalam pertukaran data pada penyelenggaraan layana urun dana tidak diatur dalam POJK No. 57/POJK.04/2020 melainkan terdapat pada ketentuan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Batasannya adalah sepanjang dalam pertukaran data itu digunakan untuk mengetahui tren pasar, preferensi pemodal, dan informasi bisnis yang dapat menghasilkan proses pemasaran yang lebih efektif, peluang keuntungan baru, layanan pemodal yang lebih baik, peningkatan efisiensi kegiatan operasional dan peningkatan daya saing. Adapun tindakan yang dapat dilakukan oleh pemodal atas pelanggaran prinsip kerahasiaan data pemodal yang dilakukan penyelenggara adalah melakukan melakukan pengaduan kepada OJK, mengadu dan menyelesaikan sengketa melalui Online Dispute Resolution (ODR), atau mengajukan gugatan secara perwakilan ke pengadilan atau menyelesaikan sengketa di luar pengadilan;