Kebijakan Pemberian Dana Pensiun Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Peraturan Perundang-undangan

Pemberian dana pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara, Tiap tiap anggota DPR menerima pensiun dihitung berdasarkan masa jabatan dengan besaran 1% dari dasar pensiun untuk setiap 1 bulan masa jabatan, dengan maksimal 75% dan minimal 6%, hal ini sangat berbeda dengan pemberian pensiun pada pegawai negeri sipil (PNS) yang harus mengabdi selama puluhan tahun, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan pemberian pensiun pada anggota Dewan Perwakilan Rakyat, apakah pemberian dana pensiun tersebut sudah tepat atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada pengkajian dan analisis kaidah norma, asas dan aturan hukum. Hasil Penelitian ini menunjukkan, sesuai dengan Putusan Nomor 191/PUU-XXIII/2025 menyatakan bahwa pemberian dana pensiun bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah dianggap inkonstitusional bersyarat, dan Mahkamah Konstitusi memberikan waktu 2 tahun untuk menyusun peraturan baru yang lebih adil, proporsional dan sesuai dengan kondisi sosial masyarakat, disebutkan bahwa Undang Undang Nomor 12 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan Lembaga dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.rnKata Kunci : Pensiun, Pengaturan, Inkonstitusional