KEKUATAN HUKUM SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN YANG CACAT DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG

Abstrak

Tujuan utama dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa secara ilmiah mengenai bagaimana keabsahan dari suatu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, yang mana objek jaminan yang diberikan terhadap perjanjian yang akan dilakukan merupakan tanah yang kepemilikannya adalah harta bersama antara suami dan istri, sehingga permasalahan yang diangkat adalah bagaimana keabsahan dari suatu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang mana salah satu pihak yang menguasai objek jaminan tidak memberikan persutujuan yang berupa tandatangan dalam surat tersebut. Dalam kasus yang terjadi antara debitur dan kreditur tersebut terdapat ketidak jujuran dari Notaris yang membuat Surat Kuasa tersebut, yang mana Notaris menyatakan bahwa seluruh persyaratan termasuk tandatangan telah lengkap, namun pada faktanya terdapat salah satu pihak pemegang kuasa terhadap objek jaminan yang tidak memberikan tandatangan, karena perbuatan tersebut bagaimanakah akibat hukum dari Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak ditandatangan salah satu pihak..
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (Normative legal research) dengan metode pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konsep.
Objek jaminan yang diberikan oleh pihak debitur dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan tidak sah, namun ketidak absahan tersebut tidak membatalkan perjanjian hutang piutang antara Kreditur dan Debitur, sehingga hak dan kewajiban dari kedua pihak tersebut tetap berlaku. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang didalamnya tidak diberikan tandatangan salah satu pihak pemegang kuasa terhadap objek jaminan maka dapat dibatalkan demi hukum karena harta bersama dalam pernikahan bukanlah milik pribadi namun harus atas persetujuan suami dan istri.
Kata Kunci : Harta Bersama, Objek Jaminan, Batal Demi Hukum