TINJAUAN HUKUM PENGEDAR NARKOTIKA TERTEMBAK MATI DI TEMPAT MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

ABSTRAK
Skripsi ini membahas kebijakan tembak mati di tempat pelaku tindak pidana pengedar narkotika menurut hukum positif di Indonesia. Merupakan jenis penelitian hukum normative, jenis dan sumber hukum melalui data primer, sekunder dan melalui studi kepustakaan dengan terknik penarik kesimpulan dedukatif. Hasil penelitian ini adalah, kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana narkotika dengan tembak mati ditempat oleh apparat kepolisian, dalam ruang lingkup pelaku melakukan perlwanan dan membahayakan nyawa aparat Kepolisian dan masyarakat sekitar diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, sebagai Tindakan lain atau penggunaan kekuatan. Kendala penerapan kebijakan tembak mati pelaku tindak pidana narkotika dinilai Sebagian masyarakata sebagai pelanggaran hak asasi manusia terkait pada tembak mati ditempat. Tetapi, hal ini terbantah apabila aparat Kepolisian menggunakan senjata api bertindak sesuai prosedur proporsional berdasarkan parameter proses penangkapan dengan tingkatan bahaya yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bagi Polisi atau jiwa masyarakat, sebagai upaya terakhir untuk mempertahankan diri dari Tindakan agresif pelaku.
Kata kunci : tembak mati, tindak pidana narkotika, aparat kepolisian