PERLINDUNGAN HAK BAGI TERPIDANA MATI DALAM MASA TUNGGU EKSEKUSI DI INDONESIA

ABSTRAK

Pidana mati merupakan hukuman yang sangat kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabad sehingga pidana mati di gaungkan di rencanakan secara global menju pembahuruan hukum pidana yang menghormati hak atas hidup. Sampai saat ini pidana mati belum dinyatakan bertentangan dengan perlindungan dari penyiksaan, dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat, akan tetapi praktik dan temuan-temuan yang ditemukan di dalam deret tunggu membuktikan berbeda, apabila pelaksanaan pidana mati merupakan bentuk penyiksaan, maka upaya penghapusan pidana mati harus segera dilakukan. Tidak adanya jaminan yang jelas dalam masa deret tunggu di pandang sebagai bentuk pelanggaran dari sudut pandang HAM, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan Hak-hak dasar di dalam deret tunggu eksekusi. Akibatnya adanya dorongan untuk menjadikan doktrin “Pidana Mati” adalah suatu Penyiksaan. Perlunya adanya Kontribusi kajian studi mengenai pemberlakuan pidana mati di indonesia dan dugaan perlakuan-perlakuan yang dapat melanggar perlindungan Terpidana mati dari penyiksaan
Matode penelitian yang di gunakan penulis dalam penelitian (Skripsi) ini ialah penelitian yang bersifat normatif, adapun pendekatan yang di gunakan penulis dalam penelitainnya (Skripsi) yaitu pendekatan perundang-umdangan (Statute Approach dan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach),
Hasil penelitian ini menunjukan dalam pelaksanaan pidana mati di Indonesia masih banyak pelanggran-pelanggaran yang di alami oleh tepidana mati dalam deret tunggu atau masa tunggu eksekusi di karenakan belum adanya payung hukum yang mengatur batas deret tunggu yang harus di jalani terpidana mati.Akibat dari tidak jelasnya pengaturan mengenai batas akhir pelaksanaan eksekusi dan hak hak terpidana mati tersebut maka pelaksanaan eksekusi pidana mati di Indonesia belum memenuhi aspek kepastian hukum dan keadilan berdasarkan hak-hak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DUHAM, serta ICCPR.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, masa Tunggu, Eksekusi Mati