PENGATURAN CITIZEN LAW SUIT (GUGATAN WARGA NEGARA) DALAM HUKUM ACARA PERDATA INDONESIA (STUDY PUTUSAN NOMOR 208 /PDT.G/2016/PN. SBY DAN PUTUSAN NO: 241/PDT.G/2011/ PN.JKT PST)

Gugatan yang menyangkut dengan kepentingan umum atau kepentingan publik ada berbagai macam salah satu di antaranya adalah gugatan class action dan citizen lawsuit. Gugatan class action dan citizen lawsuit dua hal yang berbeda baik itu dilihat dari segi pengaturannya dan dilihat dari karkteristik dari gugatan tersebut. Pengaturan gugatan classs action diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Kelompok sedangkan gugatan citizen lawsuit tidak diatur dalam Peraturan Perundang – undangan sehingga mengakibatkan kontradiksi dalam memberikan pertimbangan dalam Putusan Nomor: 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST dan Putusan Nomor: 208/pdt.g/2016/Pn Sby ada salah satu gugatan yang di tolak ada n yang diterima karena tidak memberikan nottifikasi hal tersebut terjadi karena tidak adanya aturan yang mengatur secara khusus mengenai gugatan citizen lawsuit.
Metode ini Pendekatan Pendekatan yang digunakandalampenelitianini adalah pendekatan kasus(Case Approuach)yakni pendekatan yang dilakukandengan cara menelaah beberapa kasus yang berkaitan dengan Citizen Lawsuit yang telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan pendekatan perundang – undangan ( statute approuch). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan dengan cara menelaah semua ketentuan perundang undangan dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang di teliti.
Hasil dari penelitian ini adalah bahwa putusan yang paling tepat adalah putusan Nomor: 28/Pdt.G/2003/PN.JKT.PST karena putusan ini sesuai dengan prosedur dalam gugatan citizen lawsuit.
Kata kunci : citizen lawsuit- Putusan – notifikasi