IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 128/PUUXIII/2015 TENTANG PENGUJIAN PASAL 50 AYAT 1 HURUF C UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA ( STUDI TERHADAP BEBERAPA PERATURAN DAERAH DI JAWA TIMUR)

Ketentuen Pasal 50 ayat 1 huruf C, UU N0. 6 tahun 2014 tentang Desa terkait persyaratan Perangkat Desa harus terdaftar sebagai penduduk desa dan berdomisili sekurang-kurangnya1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dianggap oleh para pemohon memangkas hak setiap warga Negara, Mahkamah Konsitusi sebagai pelindung dan penjamin hak konstituonal warga negara Indonesia. Putusanya bersifat final dan mengikat , namun terdapat problematika berkaitan dengan kekuatan mengikat, dan akibat hukum Implementasi Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 perihal pengujian pasal 50 ayat 1 huruf C UU N0,6 tahun 2014 Problematika pasca putusan yang terdapat di daerah-daerah memicu potensi terjadinya gesekan sosial yang tajam, membuka akses bagi calon perangkat desa atau perangkat desa yang berasal dari luar desa yang sedang melaksanakan pengisian jabatan perangkat desa, dan apakah calon tersebut dapat diterima oleh masyarakat sehingga beberapa daerah di Jawa Timur mengabaikan Putusan MK N0. 128/PUU-XIII/2015 melalui Peraturan Daerah salah satunya Perda Tuban No. 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Perda Tuban Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa.
Rumusan masalah penelitian ini; 1) Apa implikasi Putusan MK N0. 128/PUU-XIII/2015 terhadap persyaratan perangkat desa memiliki kekuatan mengikat bagi Daerah 2)Apa akibat hukum terhadap beberapa peraturan daerah di Jawa Timur yang tidak sesuai dengan Putusan MK N0. 128/PUU-XIII/2015. Tujuan penelitan untuk menganalisis implikasi putusan mengikat dan akibat hukum beberapa Perda di Jawa Timur yang tidak sesuai dengan putusan .
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif berupa kajian pustaka yang dilakukan dengan penelusuran bahan-bahan hukum primer dan sekunder, yang dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian diarahkan pada upaya mengkaji hukum positif terkait beberapa Peraturan Daerah di Jawa timur yang mengatur persyaratan perangkat desa yang tidak sesuai dengan putusan MK N0. 128/PUU-XIII/2015. Pendekatan Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini, adalah Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach) dan Pendekatan Konsep (conceptual approach).
Hasil yang di peroleh dari Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 terhadap persyaratan perangkat desa yaitu mengabulkan permohonan pemohon untuk pengujian pasal 50 ayat 1 huruf (C) UU N0 6/2014 bertentangan dengan pasal 27 ayat (1), pasal 28 ayat (2), pasal 28D ayat (1) , ayat (2), dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; Putusan Mahkamah Konsitusi No 128/PUU-XIII/2015 mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat yakni putusan Mahkamah Konsitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and binding). Kekuatan hukum mengikat bermakna sebagai pengendalian sosial yang mengubah perilaku yang semula membatasi hak konstitusional warga negara sehingga terdapat warga negara yang kehilangan hak pilih aktif maupun pasif, dengan demikian pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam penyusunan Prolegda, Daftar Rancangan Perda didasarkan salah satu atas Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Terkait hal tersebut, beberapa Peraturan Daerah di Jawa Timur yang tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015, maka akibat hukum dari Peraturan Daerah tersebut dapat dulakukan dengan mekanisme pembatalan peraturan Daerah melalui Mahkamah Agung. Hal ini dikarenakan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 128/PUU-XIII/2015 yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat ; artinya putusan Mahkamah Konsitusi tidak dapat dibatalkan bahkan dengan UU baru sekalipun dan secara hirerarki memiliki kedudukan diatas UU