Sistem Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Sampang Dalam Rangka Pengalihan Pajak Pusat Ke Pajak Daerah

Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat. Hal inilah yang saat ini terjadi di kabupaten Sampang dalam rangka pengalihan yang awalmya menjadi wewenang pusat saat ini sepenuhnya menjadi wewenang daerah mulai dari penilai, pendataan, percetakan, hingga pemungutan. Hal ini sudah di tetapkan berdasarkan PERBER PBB-P2 Menkeu dan Mendagri pasal 1 ayat (6) yang berbunyi, “Tahun Pengalihan adalah dialihkannya kewenangan pemungutan PBB-P2 ke Pemerintah Daerah, paling lambat tahun 2014”. Dengan ditetapkannya PERBER ini, Dispendaloka Sampang selaku penanggungjawab atas PBB-P2 telah menetapkan PERDA no 4 tahun 2011 sebagai acuan untuk melaksanakan semua rangkaian Pemungutan PBB-P2.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pemungutan PBB-P2, serta mengidentifikasi sistem pemungutan dan menyimpulkan kendala-kendala yang dihadapi Dispendaloka Sampang selama proses peralihan di tahun pertama ini. Untuk mencapai tujuan tersebut, dilakukan teknik penilitian kualitatif dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Sistem Pemungutan PBB-P2 menggunakan SISMIOP dengan dukungan Aplikasi Smartmap dan tata cara pemungutannya ada dua yaitu Kolektif dan Individual. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu: (1) petugas penilai yang belum ada, (2) Kendala Teknis, (3) Banyaknya kasus yang sudah ditangani oleh Pihak berwajib.

Kata kunci: Sistem Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Sampang