SIFAT PENGENAAN DISGORGEMENT TERHADAP PIHAK YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL

Dalam rangka memberikan perlindungan hukum dibidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan POJK 65/POJK.04/2020 yang mengatur tentang disgorgement dan disgorgement fund. Namun definisi pengembalian keuntungan tidak sah menimbulkan kebingungan bagi pelaku pasar, karena tidak ada kejelasan terkait pelanggaran apa saja yang dapat dikenai sanksi disgorgement. Sekaligus pengenaannya juga perlu diperjelas apakah bersifat mandiri atau dapat dibarengkan dengan sanksi lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terkait pengaturan disgorgement dengan melakukan perbandingan pada Amerika Serikat.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Bahan hukumnya meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara preskripsi untuk mendapatkan kejelasan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan pengenaan disgorgement sebagai bentuk perlindungan hukum investor pasar modal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua pelanggaran dapat dikenakan sanksi pengembalian keuntungan tidak sah. Dengan kriteria apabila pelanggar memperoleh keuntungan tidak sah maka dapat dikenakan disgorgement, sementara pelanggar yang tidak memperoleh keuntungan tidak sah tidak dapat dikenakan disgorgement, melainkan dikenakan sanksi lainnya (sanksi administratif dan sanksi pidana). Sedangkan di Amerika Serikat, berdasarkan Securities Exchange Act of 1934 dan Sarbanes Oxley Act of 2002, pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pengembalian keuntungan tidak sah meliputi pelanggaran perdagangan orang dalam, manipulasi pasar, penipuan, pihak yang tidak memperoleh izin pendaftaran, dan pelanggaran administratif yang secara nyata mengakibatkan kerugian bagi investor. Adapun pengenaan disgorgement di Indonesia dijadikan sebagai bentuk perlindungan hukum investor yang bersifat tambahan, dan berdampingan dengan sanksi lainnya. Sedangkan di Amerika, disgorgement merupakan hukuman yang dapat dibarengkan dengan sanksi administratif termasuk denda, bunga, ataupun hukuman lainnya terhadap pelanggar. Kecuali untuk sanksi pidana harus diikuti proses lebih lanjut.