HUBUNGAN ANTARA PERATURAN HUKUMAN PIDANA RINGAN DENGAN PEMBIAYAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum yang mana semua tindakan perilaku seseorang diatur oleh hukum dan kebebasan individu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Tindak pidana terjadi ketika seseorang melakukan pelanggaran atas norma hukum yang berlaku, pengaturan hukum di Indonesia sudah tergolong baik dalam melindungi masyarakat. Salah satu jenis tindak pidana yang sering dilakukan namun tidak begitu terlihat adalah tindak pidana ringan. Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang dilakukan secara ringan dan tidak menimbulkan bahaya besar. Pengaturan tindak pidana ringan diatur dalam Pasal 364 KUHP dan cara beracaranya diatur dalam Pasal 205 KUHAP. Hubungan tindak pidana sangat erat dengan pembiayaaan di Lembaga Pemasyarakatan, begitu juga dengan tindak pidana ringan yang mendapat hukuman pemidanaan kemudian dari pemidanaan pada pelaku tindak pidana ringan ini diberi solusi terbaik agar tidak menimbulkan akibat buruk kepada pelakunya.
Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan undang-undang dengan cara menanalisis kasus-kasus tindak pidana ringan berdasarkan isu yang dibahas dan berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menurut RKUHP.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukan bahwa hubungan tindak pidana ringan dengan pembiayaan didalam LAPAS sangat berpengaruh terhadap jumlah anggaran yang dari APBN untuk LAPAS salah satu pengaruh besarnya ialah anggaran LAPAS yang melonjak dan melebihi anggaran yang direncanakan, kemudian berdasarkan pedoman pemidanaan yang ada, mendapatkan kesimpulan bahwa lebih baik pelaku tindak pidana ringan tidak di pidana karena dapat mempengaruhi kehidupan pelaku yang akan tetap mendapat lebel bahwa ia pernah dipidana.

Kata kunci : Tindak Pidana Ringan, Pembiayaan LAPAS, Pemidanaan.