PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN LPSK DALAM HAL PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Analisis Nota Kesepahaman Nomor 6/PK/2018–Nomor NK-01/2/LPSK/03/2018)

ABSTRAK
Penguatan kapasitas merupakan suatu upaya meningkatkan kualitas individu, atau lembaga dalam menghadapi kebutuhan dan tantangan serta hambatan untuk mencapai suatu tujuan. Penguatan kapasitas yang dilakukan oleh LPSK dan MK dituangkan dalam Nota Kesepahaman anatara MK dan LPSK Nomor 6/PK/2018; NomorNK-01/2/LPSK/03/2018 tentang Penguatan Kapasitas Kelembagaan Dalam Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk menunjang kinerja dari LPSK dalam memberikan perlindungan pada saksi dan korban, dimana dalam UU LPSK perlindungan dibatasi untuk saksi dan korban dalam perkara pidana saja. Sehingga tujuan dari konstitusi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara terhalang dengan adanya hal tersebut, maka dengan adanya penguatan kapasitas kelembagaan ini LPSK dan MK saling bekerjasama dalam memajukan dan meningkatkan pemahaman hak konstitusional warga negara serta perlindungan saksi dan korban.
Metode pendekatan yang digunakan dalam ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) atau penelitian hukum kepustakaan, dimana penelitian ini berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah, pendekatan yang digunakan yakni pendekatan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber penelitian hukum ini berupa bahan-bahan hukum (primer, sekunder, dan tersier) seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan literatur, serta hasil penelitan yang dipergunakan
Kapasitas kelembagaan LPSK dalam Peraturan perundang-undangan menyebutkan bahwa kewenangan LPSK terbatas karna dibatasi oleh UU LPSK yang hanya melindungi saksi dan korban dalam perkara pidana, LPSK merupakan bagian dari lembaga pendukung atau lembaga yang di luar UUD NRI 1954 (unmittelbare organ), Konsep hukum yang adil dalam proses perlindungan saksi dan korban ini merupakan hasil dari prosedur yang tidak memihak, dalam artian proses hukum yang adil tidak hanya menerapkan peraturan yang berlaku namun perlu mempertimbangkan jaminan hak atas kemerdekaan warga negara. Dalam proses menjalankan tujuan dan cita-cita dari konstitusi untuk menjamin dan memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara penguatan kapasitas kelembagaan ini menjadi salah satu strategi agar dapat efisiensi, efektifitas serta responsivitas dalam melaksanakan pemberian perlindungan hukum.

Kata kunci: LPSK, Penguatan Kapasitas, Perlindungan Hukum, Hak Konstitusional Warga Negara