ANALOGISASI PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR DALAM PEER TO PEER LENDING DENGAN PERLINDUNGAN NASABAH PENYIMPAN DALAM PERBANKAN

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang
Berbasis Teknologi Informasi masih belum dapat melindungi hak pemberi
pinjaman (investor) layaknya Undang-Undang Perbankan melndungi hak nasabah
penyimpan. Tidak adanya perlindungan bagi pemberi pinjaman (investor) saat tidak
sedikit debitur yang tidak lagi memenuhi kewajiban serta penyelenggara yang tidak
lagi mampu melaksanakan kegiatan usahanya maka akan membawa implikasi pada
tidak adanya jaminan kepastian serta keadilan bagi investor. Dengan demikian perlu
dilakukan penelitian mengenai apakah kedudukan hukum pemberi pinjaman
(investor) dalam peer to peer lending dapat dianalogikan dengan nasabah
penyimpan dalam Perbankan serta apakah perlindungan terhadap pemberi
pinjaman (investor) dalam fintech peer to peer lending itu sama dengan
perlindungan terhadap nasabah penyimpan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan perbankan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Adapun
pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini
menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dianalisis
menggunakan metode preskriptif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya kedudukan hukum pemberi
pinjaman (investor) sama dengan nasabah penyimpan yakni sebagai sumber dana
dari kegiatan usaha masing-masing. Mengenai perlindungan terhadap pemberi
pinjaman (investor) dalam peer to peer lending belum lengkap sebagaimana
perlindungan terhadap nasabah penyimpan yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan perbankan. Oleh karena POJK Nomor 77/POJK.01/2016
tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi hanya
mengatur tentang penyelenggara layanan peer to peer lending saja bahkan dalam
POJK Nomor:1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa
Keuangan, layanan peer to peer lending tidak dikualifikasi sebagai pelaku usaha
yang diatur dalam POJK tersebut. Dengan demikian berarti bahwa pemberi
pinjaman (investor) juga tidak mendapatkan perlindungan dari POJK Perlindungan
Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Kata kunci: perlindungan hukum - pemberi pinjaman (investor)- nasabah
penyimpan