Rekonstruksi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Desa Wisata

Desa wisata berkembang sebagai model pembangunan kepariwisataan yang menekankan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan potensi lokal, namun pengaturan hukumnya di Kabupaten Sidoarjo belum memadai. Kabupaten Sidoarjo memiliki banyak potensi desa wisata, namun hanya tujuh desa yang terdaftar resmi di Jejaring Desa Wisata (JADESTA), sementara regulasi yang ada, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan, masih bersifat umum dan belum mengatur secara khusus mengenai status hukum, kelembagaan, kewenangan, pembinaan dan pendanaan, perlindungan masyarakat lokal, serta penyelesaian sengketa terkait desa wisata. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 tentang Kepariwisataan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desa wisata di Kabupaten Sidoarjo, serta merumuskan bagaimana rekonstruksi peraturan daerah tersebut yang ideal agar dapat memberikan kepastian hukum, keterpaduan kebijakan, dan perlindungan yang efektif terhadap pengembangan desa wisata secara berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan sosiologis yuridis yakni penggabungan ilmu hukum dan ilmu sosial yang dianalisis menggunakan kualitatif deskriptif.rnHasil penelitian ini menunjukkan, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Kepariwisataan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap desa wisata di Kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara efektif berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto pada 7 desa wisata yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Serta rekonstruksi Perda Kepariwisataan yang ideal mencakup pengakuan normatif desa wisata, perlindungan hak komunitas lokal, penguatan kelembagaan Pokdarwis, kewajiban pembinaan pemerintah daerah, integrasi digitalisasi dan prinsip pariwisata berkelanjutan, dan sanksi yang operasional guna menghadirkan perlindungan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan.rnKata Kunci: Rekonstruksi, Perda, Desa Wisata