AKIBAT HUKUM KEKOSONGAN SEKRETARIS DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA(Studi Kasus Desa Glagahwangi Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro)

Pemerintah merupakan pihak yang diberikan kewenangan untuk
menyelenggarakan kegiatan berbangsa dan bernegara mulai dari tingkat tertinggi
hingga yang paling rendah. Pemerintahan Desa merupakan unit terkecil dari sistem
pemerintahan Negara Republik Indonesia yang diselenggarakan oleh kepala desa,
perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Perangkat Desa terdiri dari
sekretrariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Sekretariat desa
dipimpin oleh seorang sekretaris desa yang mengurus segala urusan administrasi
pemerintahan desa serta beberapa urusan lain yang diamanahkan undang-undang.
Salah satu tugas pokok sekretaris desa adalah mengundangkan peraturan desa
dalam lembaran desa dan berita acara desa, tanpa adanya sekretaris desa yang tetap
/definitif, maka pihak lain yang menggantikannya tidak berhak melaksnakan
kewenangan tersebut. Namun dibeberapa desa masih terdapat kekosongan
sekretaris desa dalam waktu yang terbilang lama sehingga memiliki akibat baik
secara hukum maupun dalam penyelenggaraan kinerja pemerintahan desa.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah yuridis normative dimana
isu hukum yang didapatkan disandingkan dengan peraturan perundnag-undangan
terkait sehingga memunculkan kejelasan mengenai pentingnya keberadaan
sekretaris desa dalam pemerintahan desa.

Tanpa adanya sekretaris desa yang definitif, produk-produk hukum
pemerintahan desa dianggap batal demi hukum. Sebab peraturan perundangundangan
telah
jelas
mengamanhakan

kewenangan pengundangan peraturan desa
serta peraturan desa lainnya hanya dapat dilakukan oleh sekretaris desa dan bukan
pihak yang lain. Dalam hal terjadi kekosongan sekretaris desa memang dapat
digantikan oleh pelaksana teknis dari unsur yang sama dalam tenggang waktu
maksimal 2 (dua) bulan dengan kewenangan yang terbatas.

Kata kunci : Peraturan - Pemerintahan Desa - Sekretaris Desa