KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGANI PADEMI COVID 19 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA DARURAT

Pademi Covid 19 yang terjadi di seluruh dunia termasuk Indonesia, Mengharuskan Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan hukum untuk menanganinya. Jika dilihat dari prespektif hukum tata negara darurat apakah berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani Pademi Covid 19 ini bisa disebut menerapkan hukum abnormal yang biasa diambil jika negara sedang dalam extraordinary condition hal ini yang akan diteliti lebih lanjut dalam penulisan skripsi ini.

Penelitian ini dari sudut pandang tujuannya akan menggunakan penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif mencakup hukum sebagai disiplin preskriptif dan disiplin analitis dimana melihat hukum dari sudut pandang norma-norma.Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan metode library research atau penelitian kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dari peraturan perundang-undangan undangan, sekunder dari buku dan jurnal serta bahan hukum tersier. Data akan dianalisa dengan metode deskriptif analisis.

Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan pemerintah menetapkan Kedaruratan kesehatan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) merupakan aktivasi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan jika dilihat berdasarkan hukum tata negara darurat Pilihan skema hukum ini tidak menyebabkan kekuasaan penguasa darurat menjadi sangat besar dan cepat dalam mengeksekusi kebijakan, namun pendekatan kedaruratan berdasar undang-undang ini membuat perspektif kebijakan darurat lebih spesifik kepada kesehatan masyarakat dan bencana karena yang digunakan memang undang-undang mengenai kesehatan masyarakat dan bencana. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa darurat menjadi fokus dan sangat terbatas, serta semua ketentuan dalam konstitusi seharusnya masih dapat tetap bekerja untuk melindungi hak-hak warga negara.

Kata Kunci : Keadaan Darurat, Covid 19, Hukum Tata Negara Darurat