penerapan perlindungan hukum bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) wisata pantai biru di Kecamatan tanjung Bumi, kabupaten Bangkalan yang terdampak pandemi

Pada masa pandemi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) wisata Pantai Biru di Kecamatan Tanjung Bumi menghadapi permasalahan usaha karena otomatis harus menutup usahanya dan tidak dapat berjualan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021 bahwa pelaku UMKM yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diberikan bantuan dalam bentuk uang yang disebut Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Faktanya, UMKM wisata Pantai Biru yang terdampak covid-19 ini tidak memperoleh bantuan sebagaimana dimaksud. Berdasarkan itu, perlu diteliti tentang apa saja tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten bangkalan untuk melindungi UMKM wisata Pantai Biru di Kecamatan Tanjung Bumi yang terdampak pandemi dan apakah perlindungi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap UMKM wisata pantai biru yang terdampak pandemi covid-19 sudah efektiv.
Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif artinya memberikan gambaran secara sistematis dan menyeluruh atas permasalahan yang diteliti yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menghasilkan jawaban atas perlindungan hukum bagi UMKM wisata Pantai Biru yang terdampak pandemi covid-19.
Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam hal melindungi UMKM Pariwisata Pantai Biru yang terdampak pandemi yakni belum ada, perlindungan berupa pembiayaan maupun sosialisasi untuk mengembangkan pertumbuhan UMKM pada saat pandemi juga belum dilakukan oleh pihak PemKab. Oleh karena itu untuk mempertahankan usahanya pada saat pandemi covid-19, pelaku UMKM wisata pantai biru ada yang terpaksa berjualan di tempat lain seperti di pinggir jalan demi memenuhi kebutuhan sehari-hari, namun ada juga yang hanya mengandalkan tempat wisata pantai biru sehingga pelaku UMKM tersebut tidak beraktivitas dan hanya menunggu Pantai Biru beroperasi kembali. Keefektivan perlindungan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan terhadap UMKM wisata pantai biru yang terdampak pandemi dirasa kurang efektiv bahkan tidak efektiv karena ternyata pelaku UMKM pantai biru tidak mendapatkan bantuan dalam rangka program PEN yang disebut Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) yang seharusnya diperoleh bagi yang terdampak covid-19 sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 2 Tahun 2021. Kata Kunci : Perlindungan hukum, UMKM, BPUM