PENGATURAN RANGKAP JABATAN OLEH TENTARA NASIONAL INDONESIA & KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI KOMISARIS BUMN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 BAB XII PERATAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA, pasal 3 berbunyi : Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat Negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara & Pasal 4 berbunyi : Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum. Di dalam praktek ketatanegaraan Indonesia masih maraknya terjadi permasalahan yang dialami oleh lembaga Negara di dalam UUD NRI 1945 salah satunya adalah TNI&POLRI dimana terdapat kasus yang tersebar luas adanya rangkap jabatan sebagai komisaris di salah satu perusahaan BUMN yaitu PT PELINDO 1. Jabatan sebagai komisaris BUMN merupakan Jabatan sipil, jika jabatan tersebut diisi oleh lembaga-lembaga yang masih terikat oleh kedinasan/pemerintahan akan berpotensi terjadinya konflik kepentingan.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach). Metode pengumpulan bahan hukum ini menggunakan metode penelitian pustaka (library research) untuk mendapatkan data atau informasi tambahan dengan cara mendapatkan bahan hukum melalui buku, dokumen, ataupun majalah penelitian yang terkait dengan objek penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan dalam setiap peraturan perundang-undanganya menurut UU TNI & POLRI, kedua lembaga tersebut bisa menduduki jabatan diluar instansi mereka dan mengundurkan diri namun tidak boleh untuk merangkap jabatan. Selanjutnya dalam UU PT (perseroan terbatas), UU BUMN tidak ada larangan untuk bisa menjabat sebagai komisaris BUMN .