PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK BUAH KAPAL ATAS KELALAIAN PENGAWASAN OLEH SYAHBANDAR

Syahbandar merupakan pejabat kunci dalam penyelenggaraan keselamatan pelayaran dan memiliki peran strategis dalam melindungi Anak Buah Kapal (ABK). Meskipun demikian, praktik pelayaran di Indonesia masih menunjukkan berbagai persoalan yang mengindikasikan belum optimalnya perlindungan hukum terhadap ABK, khususnya pada aspek keselematan dan akuntabilitas pejabat pelabuhan. Kondisi tersebut memunculkan persoalan yuridis mengenai sejauh mana pengaturan hukum telah secara tegas mengatur tugas dan tanggung jawab Syahbandar, serta apakah terdapat celah hukum dalam regulasi pelayaran yang berdampak terhadap perlindungan keselamatan ABK.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Analisis dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pelayaran dengan menggunakan teori kewenangan dan teori hukum progresif sebagai kerangka analitis untuk menilai kesesuaian antara norma hukum dan kebutuhan perlindungan hukum bagi ABK.rnHasil penelitian menunjukkan pengaturan mengenai tugas dan tanggung jawab syahbandar dalam Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 (UU Pelayaran), masih fokus pada aspek administratif dan prosedural, pertanggungjawaban hukum syahbandar atas keselamatan ABK dalam melaksanakan tugas seharusnya dijamin dalam ketentuan pasal 208 UU Pelayaran. Namun faktanya saat terjadi kelalaian yang menyebabkan kecelakaan maka syahbandar hanya dikenakan sanksi administratif bukan sanksi pidana.