Analisis Yuridis Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Pusat (Studi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan)

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewajiban konstitusional kepala daerah untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Pemerintah Pusat sebagai instrumen pengawasan dan perwujudan akuntabilitas dalam kerangka otonomi daerah. Namun, regulasi tata pelaksanaan pelaporan yang berlaku saat ini dinilai belum optimal karena condong menekankan aspek formalitas administratif dan ketepatan waktu penyerahan dokumen, tanpa diimbangi dengan parameter kualitas substansi laporan serta instrumen sanksi hukum yang tegas bagi laporan yang tidak objektif. Studi ini difokuskan di Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan untuk menganalisis tata pelaksanaan pelaporan dan mengidentifikasi kelemahan normatif di dalamnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020, serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum dan hasil penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan teknik dokumentasi hukum resmi yang dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata pelaksanaan LPPD Kabupaten Bangkalan secara formal administratif telah memenuhi ketentuan PP Nomor 13 Tahun 2019 dengan mengunggah capaian kinerja Indikator Kinerja Kunci (IKK) ke dalam SILPPD. Kendati demikian, penerapannya masih menghadapi kendala teknis dan normatif berupa dokumen pendukung yang kurang lengkap, ketidakkonsistenan data, serta kekosongan norma hukum dalam PP Nomor 13 Tahun 2019 mengenai standar penilaian kualitas substansi analisis dan sanksi administratif. Implikasinya, LPPD berpotensi sekadar menjadi formalitas pemenuhan kewajiban tahunan yang melemahkan esensi pengawasan substantif pemerintah pusat serta menghambat efektivitas prinsip good governance di daerah.