ANALISIS PENYITAAN INFORMASI ELEKTRONIK DALAM KUHAP NASIONAL DAN UU ITE DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN HAK PRIVASI

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam proses penegakan hukum pidana, khususnya terkait penyitaan informasi elektronik sebagai alat bukti. Penyitaan terhadap perangkat elektronik memiliki potensi menimbulkan persoalan hukum karena di dalamnya dapat memuat data pribadi yang tidak berkaitan dengan tindak pidana. Pengaturan penyitaan informasi elektronik saat ini diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nasional, namun masih terdapat persoalan mengenai batas kewenangan penyidik dan perlindungan hak privasi. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan penyitaan informasi elektronik dalam UU ITE dan KUHAP Nasional serta apakah pengaturan tersebut telah memenuhi prinsip kepastian hukum dan proporsionalitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum yang berkaitan dengan penyitaan informasi elektronik, hak privasi, kepastian hukum, dan proporsionalitas. Analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif melalui penafsiran hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU ITE dan KUHAP Nasional telah memberikan dasar hukum mengenai pengakuan informasi elektronik sebagai alat bukti serta objek penyitaan. Namun, pengaturan mengenai mekanisme teknis penyitaan informasi elektronik masih belum secara rinci mengatur tata cara pengambilan data, pemilahan informasi yang relevan, pembatasan akses terhadap data pribadi, serta perlindungan terhadap data yang tidak berkaitan dengan perkara. Kondisi tersebut menunjukkan masih adanya kekaburan norma yang berpotensi memengaruhi kepastian hukum dan penerapan prinsip proporsionalitas dalam perlindungan hak privasi.