Rangkap Jabatan Pejabat Negara Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia

ABSTRAK

Akibat reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia, seharusnya menjadikan penyelenggara Negara semakin maju dan profesional dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance). Polemik seputar praktik rangkap jabatan pejabat Negara masih sering terjadi, padahal sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur perihal larangan rangkap jabatan. Rangkap jabatan pejabat Negara dilihat dari perspektif apapun seperti, etika, sosial, budaya, politik dan AAUPB, pada dasarnya dilarang. Maka kemudian bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap rangkap jabatan pejabat Negara dan etika penyelenggaraan Negara dalam memandang praktik rangkap jabatan pejabat Negara.

Metode pada penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan sejarah (historical approach), serta pendekatan perbandingan (comparative approach). Dengan menggunakan bahan hukum primer, UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait serta bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan pokok masalah.

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap rangkap jabatan pejabat Negara belum bekerja secara efektif. Hal tersebut dikarenakan, aturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara eksplisit, diskresi birokrat penegak hukum memperbolehkan rangkap jabatan, budaya birokrasi, rendahnya moralitas pejabat Negara dan pelaksana undang-undang. Serta, etika hendaknya digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Negara. Etika penyelenggaraan Negara tidak membenarkan adanya rangkap jabatan yang menimbulkan terjadinya conflict of interest dalam pelaksanaan jabatannya.

Kata Kunci: Rangkap Jabatan, Pejabat Negara, Penegakan Hukum, dan Etika Penyelenggaraan Negara.