“KONSEP PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PETAMBAK GARAM DI KABUPATEN SUMENEP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM ”

Tidak adanya perlindungan hukum bagi petambak garam di Kabupaten Sumenep
tentunya menjadi titik permasalahan untuk kesejahteraan bagi petambak garam.
Adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikdan, dan Petambak Garam tentunya
peraturan ini memberikan baik perlindungan hukum dan pemberdayaan
khususnya kepada petambak garam. Tetapi permasalahannya adalah Kabupaten
Sumenep yang merupakan produksi garam terbesar di pulau Madura tidak
memberikan perlindungan sebagai mana yang diatur oleh Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya
ikan, dan Petambak Garam tersebut. Metode penelitian ini adalah normatif dimana
dalam dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun tujuan
dari adanya penelitian ini untuk memberikan bentuk konsep perlindungan hukum
terhadap petambak Garam di kabupaten Sumenep baik dari segi perlindungan dan
pemberdayaan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi daya ikan, dan
Petambak Garam. Dan adanya penelitian ini penulis dapat memberikan solusi dari
permasalahan tersebut yaitu dengan Pemerintah daerah harus membentuk Produk
hukum daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016
tersebut sehingga sehingga nantinya hasil produk regulasi tersebut mampu
mengakomodir baik perlindungan hak-hak petambak garam, kepastian hukum,
dan keadilan bagi petambak garam.
Kata Kunci: Perlindungan hukum, Petambak Garam, Pemerintah Daerah