IMPLEMENTASI SANKSI NON-CUSTODIAL TERHADAP ANAK PADA TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI POLRES BANGKALAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan represif melalui penerapan pidana penjara (custodial punishment), termasuk terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Paradigma tersebut, tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip perlindungan anak serta perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan pidana penjara sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), sebagaimana juga ditegaskan dalam Tokyo Rules. Di sisi lain, maraknya tindak pidana balap liar yang melibatkan anak di wilayah Kabupaten Bangkalan menimbulkan problematika hukum yang kompleks, karena selain melanggar ketentuan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, juga berdampak terhadap ketertiban dan keselamatan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan urgensi penerapan sanksi non-custodial yang bersifat rehabilitatif dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.rnMetode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis dan lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bangkalan.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi non-custodial oleh Polres Bangkalan dilakukan melalui tindakan pembinaan, pengarahan, penindakan berupa razia, serta pelibatan orang tua terhadap anak pelaku balap liar. Namun, penerapan tersebut belum menjalan optimal karena keterbatasan sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta masih adanya faktor lingkungan dan budaya masyarakat yang mendukung terjadinya balap liar. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor penegak hukum, sarana, dan budaya hukum masyarakat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan prinsip non-custodial. Meskipun demikian, penerapan sanksi ini memiliki potensi dalam menekan tindak pidana balap liar serta mendukung pembinaan dan reintegrasi sosial anak.