PENGATURAN KEBIJAKAN IMPOR BBM SATU PINTU DAN IMPLIKASI EKSPROPRIASINYA TERHADAP PELAKU USAHA ENERGI

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebijakan impor BBM satu pintu yang menempatkan pengendalian pasokan sebagai pertimbangan utama dalam pengaturan impor BBM non-subsidi, terutama ketika kebutuhan BBM nasional masih tinggi, produksi domestik belum mencukupi, impor menekan neraca migas, dan pasar hilir telah terbuka bagi badan usaha swasta. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini mengkaji dua rumusan masalah, yaitu kontruksi hukum yang mendasari pembatasan impor BBM melalui kebijakan satu pintu di Indonesia dan kebijakan impor BBM satu pintu menurut perspektif ekspropriasi tidak langsung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pengaturan impor BBM satu pintu di Indonesia serta menganalisis kebijakan tersebut dalam perspektif ekspropriasi tidak langsung. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara deskriptif kualitatif melalui penafsiran sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pengaturan kebijakan impor BBM satu pintu bersumber dari UU Migas, PP No. 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional, dan SE Kementerian ESDM Nomor T-19/MG.05/WM.M/2025. Kebijakan tersebut berfungsi sebagai instrumen pengendalian negara terhadap pasokan BBM nonrnsubsidi. Lebih lanjut, kebijakan satu pintu apabila dianalisis melalui perspektif ekspropriasi tidak langsung, pembatasan impor yang menyebabkan kelangkaan BBM, berkurangnya pasokan, dan kerugian bagi badan usaha swasta dapat menurunkan manfaat ekonomi dari izin usaha yang telah dimiliki. Dengan demikian, kebijakan satu pintu perlu diterapkan secara proporsional agar tujuan ketahanan energi tidak menghilangkan ruang usaha dan manfaat ekonomi pelaku usaha swasta.