PENGATURAN PERLINDUNGAN SAKSI ATAU PELAPOR DALAM PASAL 15 HURUF (A) UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Korupsi merupakan bentuk kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang memberikan suatu akibat yang tidak baik bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini perlindungan bagi saksi atau pelapor sangat mempengaruhi guna melancarkan proses persidangan. Yang mana perlindungan sangat penting, biasanya saksi atau korban merasa ketakutan untuk mengungkapkan karena takut diancam telah memberikan keterengan berdasarkan kenyataannya. Apalagi kasus korupsi yang merupakan kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) untuk mengungkapnya sangat sulit bahkan taruhannya bisa nyawa. Terkadang bisa saja terdakwa mengancam saksi/pelapor yang melaporkan kasusnya. Serta didalam Undang-undang KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) tidak ada sanksi bagi lembaga tersebut jika lalai dalam melaksankan kewajibannya. Oleh karena itu Undang-undang ini dianggap tidak jelas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian theoritical research, dengan menggunakan metode pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian rumusan masalah akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan bahan hukum yang sudah ada. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemberian perlindungan aksi/pelapor dalam undang-undang Komisi Pemberatasan Korupsi masih terkesan sangat lemah dan tidak serius dalam menangani masalah sehingga banyak saksi yang meninggal. Seharusnya perlu adanya sanski bagi KPK jika lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Dan lebih baik adanya kordinasi antara KPK dengan LPSK agar perlindungan saksi/pelapor lebih aman lagi.
Kata Kunci: Perlindungan, Saksi, Pelapor, Komisi Pemberantasan Korupsi.