ANALISIS BATAS KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN AMNESTI DAN ABOLISI TERHADAP HASTO KRISTIYANTO DAN THOMAS TRIKASIH LEMBONG DALAM PRAKTEK KETATANEGARAAN

Penelitian ini tidak lagi menempatkan persoalan amnesti dan abolisi sebatas pada pertanyaan apakah Presiden memiliki kewenangan, karena kewenangan tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945. Persoalan hukum yang dikaji dalam penelitian ini adalah problematika batas penggunaan kewenangan Presiden ketika dasar pemberian amnesti dan abolisi disandarkan pada frasa “kepentingan negara” dalam Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954. Fokus tersebut menjadi penting karena pemberian amnesti kepada Hasto Kristiyanto dan abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong berkaitan dengan perkara yang menarik perhatian publik dan bersinggungan dengan agenda pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menitikberatkan pada konsistensi norma, batas kewenangan, dan prinsip negara hukum.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa titik lemah pengaturan amnesti dan abolisi bukan berada pada dasar kewenangan Presiden, melainkan pada kaburnya ukuran “kepentingan negara” dan lemahnya parameter substantif dalam pertimbangan DPR. Pasal 14 ayat (2) UUD NRI 1945 hanya memberi kerangka formal bahwa Presiden memperhatikan pertimbangan DPR, sedangkan Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 belum merumuskan standar objektif mengenai kapan suatu perkara dapat dianggap memenuhi kepentingan negara. Dalam perkara Hasto Kristiyanto dan Thomas Trikasih Lembong, penggunaan amnesti dan abolisi perlu diuji secara ketat melalui ukuran kepentingan negara yang sah, proporsionalitas, equality before the law, akuntabilitas, serta penghormatan terhadap independensi kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, pemberian amnesti dan abolisi dalam perkara yang berkaitan dengan korupsi tidak cukup dinilai sah secara prosedural, tetapi harus dibuktikan memiliki alasan ketatanegaraan yang objektif dan tidak boleh menjadi sarana penghentian proses hukum karena pertimbangan politik.rnKata Kunci: Amnesti, Abolisi, Kepentingan Negara, Batas Kewenangan Presiden.