KONSTRUKSI MAKNA “FASILITAS LAINNYA” PADA GRATIFIKASI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

ABSTRAK
Tujuan dari negara yang selama ini dicita-citakan oleh masyarakat, yaitu untuk mensejahterahkan masyarakat. Akan tetapi tujuan negara tersebut terhambat di karenakan adanya korupsi di kalangan pemerintahan. Salah satu dari modus korupsi adalah gratifikasi. Yang menjadi permasalahan adalah adanya modus baru yaitu gratifikasi seks, dan pembuktiannya dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaturan gratifikasi dalam bentuk layanan seksual berdasarkan Undang-undang tindak pidana korupsi Serta Untuk mengetahui dan menganalisis sebab layanan seksual dapat dikualifikasikan dalam tindak pidana korupsi .
Yang menggunakan payung hukum penjelasan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, sebab adanya kata Fasilitas Lainnya dan hakim yang dalam kewenangannya melakukan suatu penafsiran yaitu penafsiran gramatikal, dan ekstensif. Untuk kedepannya, dalam pembaharuan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi sudah seharusnya diatur secara eksplisit tentang modus gratifikasi seks ini, agar para pelaku tidak dapat mengelak, serta memberikan efek jera kepada pelaku terkait gratifikasi seks.
Jenis penelitian di dalam penelitian ini adalah penelitian hukum. Dengan menggunakan Pendekatan konseptual, Pendekatan kasus, Pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan-bahan referensi lainnya pemberian layanan berupa kenikmatan seks kepada pegawai negeri atau penyelenggara Negara dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi dengan memperluas makna dari kata “fasilitas lainya” dalam Undang-undang tipikor, dan dengan melihat hukum secara progresif, serta menganalisa maksud dari terbentuknya pasal tentang gratifikasi.
Pengaturan gratifikasi berupa layanan seksual berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Dimana pengertian gratifikasi pada Penjelasan gratifikasi pada Penjelasan gratifikasi pada Pasal 12B masih terdapat kekaburan terhadap kata fasilitas lainnya, namun banyaknya isu terkait kasus yang didalamnya terdapat pemberian layanan seksual, sehingga dalam mengatasi peraturan perundang-undangan yang masih kabur digunakan penafsiran gramatikal, ekstentif, dan penafsiran perbandingan hukum. Pemberian gratifikasi berupa layanan seksual dapat dikualifikasikan kedalam tindak pidana korupsi.