DILEMATIS KEDUDUKAN KECAMATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH MENURUT UU NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

Kedudukan kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengalami dilematis, dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tugas dan wewenang kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota memiliki kesejajaran dengan badan, dan dinas. Sehingga ketidakjelasan kedudukan kecamatan menjadi permasalahan di pemerintahan daerah. Berdasarkan hal tersebut isu hukum yang dimunculkan adalah bagaimana kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota dan bagaimana sinkronisasi Peraturan Pemerintah tentang Kecamatan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus yang mana mengkaji Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriintahan Daerah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, juga menjabarkan kecamatan dalam melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah kabupaten/kota.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan kecamatan dari kabupaten/kota memiliki keuntungan yaitu beban di pemerintah daerah semakin ringan kaerena diambil alih oleh kecamatan. Pelimpahan kewenangan yang diberikan akan tergantung dari bupati/walikota memberikan kepada kecamatan. Adanya pelimpahan kewenangan tersebut menutup tugas pokok dari kecamatan, kecamatan lebih dikenal dengan bergantung pada pelimpahan kewenangan dari kabupaten/kota. Sehingga perlu diperjelas dalam peraturan pelimpahan kewenangan apa saja yang diberikan pemerintah kabupaten/kota kepada kecamatan. Sinkronisasi UU Pemda dengan PP tentang kecamatan sama-sama menyebutkan tugas dari kecamatan yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di di keccamatan. Akan tetapi, pada PP tentang kecamatan tidak dijelaskan lebih lanjut terkait kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah, sehingga hal tersebut perlu kejelasan.

Kata Kunci : Kedudukan Kecamatan, Pelimpahan Kewenangan, Sinkronisasi.