URGENSI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TERKAIT PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DI DESA

Pemerintahan desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang daikui dan dihormati dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan pemerintahan desa harus dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan desa sebagai jaminan yang memilili kekuatan hukum mengikat dalam kehidupan masyarakat desa. Salah satu lembaga yang memiliki kewenangan merumuskan peraturan hukum di desa adalah pemerintah desa dan BPD. Akan tetapi tidak semua lembaga pemerintah desa mampu merumuskan kewenangan desa dalam bentuk perturan perundang-undang. Hal ini kemudian akan menarik jika diteliti karena dengan ditetapkanya UU/6/2014 tentang Desa, desa di berikan kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Namu, tidak di imbangi dengan sumberdaya pemerintah desa yang mempuni. Lalau bagiamana kewenangan daerah dalam melakukan pentaan dan pendampingan terhadap pemerintahan desa.
Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai peran penting dalam melakukan menataan terhadap pemerintahan di desa. terutama pada pemebentukan rancangan peraturan di desa. Penetapan perda terkait pembentukan peraturan di desa menjadi, sangat pening bagi pemerintah desa sebagai acuan pada perumusan peraturan desa dalam menjalankan kewenagan desa.

Kata Kunci : Kewenangan daerah terhadap desa, kewenagan desa dalam merumuskan rancangan peraturan di desa