PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PETUGAS LAPAS TERHADAP KORBAN KEBAKARAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

ABSTRAK
Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan (warga binaan, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab serta dapat dicapainya tujuan pemidanaan. Akan tetapi sebagaimana amanat Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan penyelenggaraan aktivitas pada lembaga pemasayarakatan harus tetap memperhatikan pemenuhan hak asasi manusia secara baik bagi semua penghuni lembaga pemasyarakatan. Namun fakta dilapangan hal ini seringkali masih jauh dari harapan. Oleh karena itu hal ini menjadi menarik untuk diteliti siapa dan bagaimana pertanggungjawabannya yang dalam skripsi ini penulis mengambil rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana petugas lembaga pemasyarakatan terhadap korban kebakaran di lembaga pemasyarakatan.
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (legal research). Adapun penekatan yang digunakan adalah menggunakan pendekatan peraturan perndang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui, dalam hal terjadi suatu kegagalan baik sengaja atau kelalaian dalam pemenuhan hak-hak narapidana terlebih adanya dugaan unsur tindak pidana di lembaga pemasyarakatan sehingga dalam hal ini melanggar Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik yang berisi hak keamanan pribadi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur tentang hak-hak narapidana secara umum. Mengenai bentuk pertanggungjawaban pidana lembaga pemasyarakatan terhadap korban kebakaran dapat dimungkinkan pengenaan pasal yang termuat dalam KUHP yaitu pasal 187 angka 3 KUHP, Pasal 188 KUHP dan Pasal 359 KUHP.
Kata kunci: lembaga pemasyarakatan, kebakaran, pertanggungjawaban pidana