IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 128/PUU-XXIII/2025 TERHADAP KEDUDUKAN HUKUM WAKIL MENTERI DALAM LARANGAN RANGKAP JABATAN

Prinsip good governance menuntut penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, serta bebas dari konflik kepentingan. Salah satu instrumen penting untuk mewujudkan prinsip tersebut adalah larangan rangkaprnjabatan bagi pejabat publik. Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, pengaturan larangan rangkap jabatan bagi Wakil Menteri menimbulkan persoalan normatif akibat tidak diaturnya kedudukan Wakil Menteri secara tegas dalam Undang-rnUndang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang multitafsir, yang dalam praktiknya memunculkan rangkap jabatan Wakil Menteri, khususnya sebagai komisaris Badan Usaha Milik Negara.rnJenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu mengumpulkan data yang bersumber utama berupa perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan 2 pendekatan, pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatanrnperundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptualrnapproach), serta metode analisis bahan hukum deskriptif-kualitatif dan deskriptifevaluatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 memperkuat kedudukan hukum Wakil Menteri sebagai pejabat publik yang terikat pada prinsip larangan rangkap jabatan, namun keberadaan masa transisi berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum danrnmelemahkan efektivitas penerapan prinsip good governance. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penataan ulang pengaturan perundang-undangan terkait kedudukan Wakil Menteri guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas,rndan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan.