Pelaksanaan Doktrin Separation of Power Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dan Malaysia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi doktrin Separation of Power dalam sistem ketatanearaan di Indonesia dan Malaysia, artinya penilitian ini akan membandingkan dan mengevaluasi kekuasaan eksekuif, legislatif, dan yudikatif di kedua negara tersebut untuk mengetahui apakah sistem ketatanegaraannya telah sesuai atau tidak dengan doktrin Separation of Power. Pemilihan negara Malaysia dalam penilitian ini dikarenakan Malaysia merupakan negara yang terdekat atau bertetangga dengan Indonesia serta memiliki kulur dan budaya yang sama sehingga sering dikatakan bahwa Indonesia dan Malaysia adalah negara serumpun.
Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dari bahan hukum ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analitis.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam penerapan doktrin Separation of Power di Indonesia dan Malaysia.diantaranya bahwa Yang di-Pertuan Agong yang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif di Malaysia termasuk kedalam salah satu komponen Parlemen di Malaysia, Parlemen Malaysia terdiri dari tiga komponen yaitu Dewan Rakyat, Dewan Negara, dan Yang di-Pertuan Agung. Selain itu berdasarkan konstitusi Malaysia (Perlembagaan Persekutuan) dijelaskan bahwa Yang di-Pertuan Agong memiliki kekuasaan untuk membubarkan Parlemen. Sedangkan di Indonesia Presiden yang merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan berupa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) tentu hal tersebut bertentangan dengan doktrin Separation of Power yang memiliki tujuan utama untuk membatasi kekuasaan negara untuk mencegah terjadinya pemerintahan yang sewenang-wenang.

Kata kunci : Studi Perbandingan, Pemisahan Kekuasaan, Indonesia Malaysia.