AKUNTABILITAS DAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BUMDES DI DESA LAWANGANAGUNG KABUPATEN LAMONGAN

Pengelolaan anggaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan bagian penting dalam tata kelola pemerintah desa yang harus berlandaskan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang badan Usaha Milik Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dugaan ketidaksesuaian pengelolaan anggaran BUMDes di Desa Lawanganagung, Kabupaten Lamongan, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum (das sollen) dan praktik di lapangan (das sein). Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik dalam pengelolaan anggaran BUMDes di Desa Lawanganagung, Kabupaten Lamongan. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris (socio-legal research). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, buku studi kepustakaan. Informasi penelitian meliputi Kepala Desa, Direktur BUMDes, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Lawanganagung yang dipilih dengan tektik purposive sampling. Selanjutnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran BUMDes Desa lawanganagung telah diterapkan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena partisipasinya masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan masih terbatas, serta penyampaian informasi masih didominasi media konvensional. Penerapan keterbukaan informasi publik juga telah dilakukan melalui musyawarah desa, penyampaian laporan kepada pemerintah desa dan BPD, serta pemberian informasi kepada masyarakat. Akan tetapi, belum tersedia sistem informasi yang mudah diakses secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan publikasi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan optimalisasi media informasi guna mewujudkan tata kelola BUMDes yang lebih akuntabel, transparan, dan sesuai dengan prinsip good governance.