DOMISILI DALAM WILAYAH KERJA BAGI CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara merupakan penyelenggaraan pemilihan ditingkat kecamatan dan desa. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, salah satunya adalah harus berasal dari penduduk setempat. Hal itu sangat membatasi hak-hak warga negara, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendaftar menjadi calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara, karena itu muncul permasalahan bagaimana politik hukum pengaturan persyaratan harus berdomisili dalam wilayah kerja Panitia pemilihan kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dan bagaimna pengaturan harus berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia pemungutan Suara ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia.
Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil penelitian dihasilkan bahwa dalam pengaturan persyaratan harus berdomisi dalam wilayah kerja bagi calon anggota panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara membatasi hak-hak warga negara untuk menjadi calon anggota penyelenggara pemilihan ditingkat desa dan kecamatan . Karena setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk menajdi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia pemungutan Suara tanpa adanya tindakan diskriminatif, dan juga pengaturan persyaratan harus berdomisili dalam wilayah kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara tidak tepat melihat bisa jadi sesorang yang bukan penduduk setempat lebih mampu dan bekerja secara penuh waktu.

Kata kunci: persyaratan calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara. Hak Asasi Manusia.