SINKRONISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN OLEH PEMERINTAH PUSAT TERHADAP PEMERINTAHAN DAERAH DALAM KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH

Penyelenggaraan otonomi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan asas desentralisasi. Sehingga dalam pelaksanaan otonomi daerah tetap memerlukan pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat guna menjamin keselarasan antara kebijakan daerah dengan kepentingan nasional. Akan tetapi pembinaan dan pengawasan masih menghadapi berbagai persoalan, khususnya dalam ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat yang menunjukkan belum optimalnya kemandirian fiskal daerah. Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk sinkronisasi pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat terhadap Pemerintahan Daerah serta menganalisis pembinaan dan pengawasan dalam desentralisasi fiskal daerah. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (legal research), dengan cara menjelaskan, menginterpretasikan menemukan aturan hukum, pandangan-pandangan oleh pakar hukum sehingga mampu menghasilkan argumentasi baru untuk memecahkan isu permasalahan. Dengan pendekatan menggunakan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), serta pendekatan historis (historical approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara tujuan normatif pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat dengan terwujudnya kemandirian fiskal daerah. Adanya dominasi kewenangan Pemerintah Pusat dalam pengaturan kebijakan fiskal dan mekanisme transfer ke daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyelarasan terkait pembinaan dan pengawasan guna menjadikan instrumen yang tidak membatasi otonomi fiskal daerah, akan tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan dan menjamin kemandirian fiskal yang tetap selaras dengan kepentingan nasional.