PENYESUAIAN PENGATURAN LEGALITAS PENCATATAN AKTA KELAHIRAN ANAK DILUAR NIKAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010

ABSTRAK
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 berawal dari adanya permohonan Judicial Review Aisyah Mochtar pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang dianggap bertentangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini berfokus pada dampak pada pengaturan pencatatan akta kelahiran anak diluar nikah pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan sinkronisasi standart pelayanan publik dalam pencatatan akta kelahiran anak diluar nikah di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris atau bisa disebut penelitian lapangan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan kasus. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatan Bangkalan dan respon masyarakat Bator Kecamatan Klampis.Jenis dan sumber data menggunakan data primer dan sekunder metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan kuisoner.Kemudian dianalisa dengan metode induktif-prespektif.Hasil penelitian dalam Sinkronisasi Pengaturan Legalitas Pencatatan Akta Kelahiran Anak Diluar Nikah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010(Studi Kasus Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan).Dampak adanya pengaturan putusan mk dalam pencatatan akta kelahiran anak diluar nikah sangat berpengaruh namun dalam pelaksanaan Putusan MK ini perlu adanya aturan yang menguatkan.Standar pelayanan publik yang dilakukan Dispenduk Bangkalan setelah dan sebelum putusan MK ini baik sesuai Standar Pelayanan Prosedur (SOP).
Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Pancatatan Akta Kelahiran, Anak Diluar Nikah