NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KABUPATEN LAMONGAN

Salah satu hal yang sering terjadi dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah terpolarisasinya aparatur sipil negara oleh pemerintah dan partai politik tertentu yang berkuasa saat pemilihan umum itu berlangsung, hal itu membuat netralitas aparatur sipil negara terganggu dalam pemilihan umum sehingga menjadi salah satu faktor berbagai kecurangan, penelitian ini bertujuan untuk
memahami netralitas asn dan juga memaparkan pelaksanaan dan penindakan pelanggaran asas netralitas di kabupaten lamongan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif.penelitian hukum normatif yaitu memahami azas-azas dalam peraturan perundang-undangan. Penelitihan hukum normatif disebut juga penelitihan
doktrinal. Penelitihan hukum doktrinal merupakan penelitian yang berupaya melakukan inventarisasi hukum positif, penemuan asas dan dasar falsafah hukum
positif serta penemuan hukum in concreto yang diterapkanpada perkara hukum tertentu.
Hasil penelitian menunjukan adanya cela hukum dalam penengakan asas netralitas ASN terdapat dalam dalam Pasal 5 ayat 2 (e) dan (h) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Pasal 3 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2010 tentang Disiplin PNS yaitu potensi terjadinya ketidaknetralan dalam pengambilan keputusan oleh Kepala daerah sebagai pejabat pembina kepegawaian, yaitu melakukan intervensi kepada ASN dalam Pemilihan Umum
dan tebang pilih dalam penenggakan pelanggaran netralitas. dalam pemilihan umum serentak tahun 2019 di kabupaten Lamongan netralitas ASN masih kurang efektif, di temukan 3 (tiga) oknum yang melanggar netralitas asn, di temukan kendala yang di alami adalah terbatasnya daya jangkau pengawasan oleh petugas dalam menemukan keterlibatan ASN, dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap netralitas ASN, dalam hal
penangganan pelanggaran di kabupaten lamongan pada pemilu serentak tahun 2019 sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, di tunjukan tidak adanya tebang pilih yang di lakukan oleh kepala daerah sebagai
pejabat pembina kepegawaian dari ketiga temuan kasus pelanggaran, semuanya di rekomendasikan ke KASN dan kemudian di beri sanksi oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian dalam hal ini Bupati Lamongan.