PERALIHAN HAK ATAS TANAH TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK (STUDI KASUS DI KABUPATEN SAMPANG)

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari aspek ekonomi, sosial, maupun hukum. Dalam sistem hukum pertanahan nasional, peralihan hak atas tanah harus dilakukan berdasarkan persetujuan pemegang hak serta memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan peralihan hak atas tanah yang dilakukan tanpa persetujuan pemegang hak, sebagaimana terjadi dalam kasus di Kabupaten Sampang yang melibatkan Ratna Ningsih dan Umar Faruk. Kasus ini menunjukkan adanya dugaan pemalsuan akta jual beli yang menyebabkan terjadinya peralihan hak secara tidak sah dan merugikan pemegang hak yang sebenarnya.rnPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan hak milik yang diperoleh dari peralihan hak atas tanah tanpa persetujuan pemegang hak serta mengkaji perlindungan hukum terhadap pemegang hak yang dirugikan dalam peralihan hak atas tanah tanpa persetujuan pemegang hak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang berlandaskan pada bahan hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara deskriptif yuridis dengan mengaitkan norma hukum yang berlaku dengan fakta kasus.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa peralihan hak atas tanah tanpa persetujuan pemegang hak tidak memenuhi syarat materiil maupun formil sebagaimana diatur dalam UUPA, sehingga peralihan tersebut mengandung cacat hukum dan batal demi hukum. Akibatnya, hak milik yang diperoleh melalui peralihan tersebut tidak memiliki keabsahan yuridis dan tidak dapat dijadikan dasar kepemilikan yang sah. Selain itu, perlindungan hukum terhadap pemegang hak yang dirugikan berhak memperoleh perlindungan hukum preventif melalui tertib administrasi pertanahan, verifikasi dokumen secara cermat oleh PPAT, dan pelaksanaan pendaftaran tanah yang sesuai dengan prosedur. Adapun perlindungan represif yang dapat ditempuh melalui gugatan perdata, laporan pidana atas dugaan pemalsuan dokumen, pembatalan sertifikat yang terbit secara tidak sah, serta pemulihan hak atas tanah kepada pemegang hak yang sebenarnya.