PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI YANG MEMILIKI KEMIRIPAN ANTARA DESAIN PRODUK XY DAN DESAIN PRODUK YZ

Desain industri merupakan salah satu rezim hak kekayaan intelektual yang memberikan perlindungan terhadap tampilan estetis suatu produk melalui mekanisme pendaftaran. Dalam praktiknya, persoalan hukum dapat timbul apabila terdapat dua pihak yang memiliki desain dengan kemiripan, khususnya antara desain asing dan desain Indonesia, sementara keduanya belum pernah didaftarkan sebagai desain industri di Indonesia. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai pihak yang berhak memperoleh pendaftaran desain industri berdasarkan asas first to file. Selain itu, muncul pula persoalan mengenai apakah diterimanya permohonan pendaftaran desain industri dari XY bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengkaji pihak yang berhak memperoleh pendaftaran desain industri apabila terdapat dua permohonan yang memiliki kemiripan serta kesesuaian diterimanya permohonan dari XY dalam sistem hukum desain industri Indonesia.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis melalui penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan desain industri.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pihak yang berhak memperoleh pendaftaran desain industri adalah pihak yang terlebih dahulu mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, khususnya mengenai unsur kebaruan dan persyaratan administratif lainnya. Penerapan asas first to file tidak hanya mempertimbangkan urutan pengajuan permohonan, tetapi juga terpenuhinya syarat substantif dalam proses pemeriksaan. Selain itu, diterimanya permohonan pendaftaran desain industri dari XY tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri sepanjang memenuhi persyaratan yang berlaku serta sejalan dengan prinsip national treatment dalam Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement), sehingga memberikan kepastian hukum bagi pemohon asing maupun pemohon Indonesia.