ANALISIS (PUTUSAN NOMOR 2353/PID.B/2018/PN. MDN) TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DALAM MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN

ABSTRAK
Pembunuhan merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merampas atau menghilangkan nyawa orang lain dimana setiap orang yang melakukan tindak pidana tersebut akan dimintai pertanggungjawaban dari perbuatannya. Terdapat beberapa hal bagi seseorang yang tidak dapat dimintai pertanggungjwaban pidana termasuk atas peniadaan pemidanaan dalam perkara pembunuhan dengan menggunakan alasan pemaaf dan alasan pembenar berdasarkan hukum pidana yang berlaku. Hal itu terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Berdasarkan pada Putusan Nomor 2353/Pid.B/2018/Pn Mdn, dimana terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian Republik Indonesia mengalami gangguan kejiwaan berat dalam tindak pidana pembunuhan dengan cara melakukan penembakan terhadap korban dengan menggunakan senjata api miliknya, dari kasus tersebut dapat menjadi sebuah edukasi agar tidak terjadi kembali kasus-kasus seperti ini.
Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya terdapat alasan penghapusan pidana dalam Hukum Pidana Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 44 hingga Pasal 48 KUHP. Proses pembuktian orang dengan gangguan kejiwaan berat sebagai alasan penghapusan pemidanaan dilihat dari dakwaan penutut umum atas ketentuan pada pasal 338 KUHP melalui bukti yang disampaikan dalam persidangan. Sehingga mejelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan akan tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena terdapat alasan pemaaf sehingga majelis hakim memerintahkan agar terdakwa segera dikeluarkan dari dalam tahanan untuk dirawat di rumah sakit jiwa atas biaya dari negara. Dari hal tersebut menimbulkan kekaburan yang timbul akibat sifat putusan tersebut yang pada akhirnya menimbulkan efek multitafsir serta kebingungan dan ketidak pastian hukum