PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DEEPFAKE BERMUATAN PORNOGRAFI DALAM FENOMENA DEEP-FAKE PORNOGRAFI DI SMAN 11 SEMARANG DITINJAU DARI PASAL 4 UU TPKS

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) me-lahirkan teknologi deepfake yang mampu memanipulasi gambar atau video se-hingga tampak asli. Teknologi ini sering disalahgunakan untuk membuat konten pornografi dengan menggunakan identitas orang lain tanpa persetujuan. Salah satu fenomena yang menjadi perhatian adalah pelaku deepfake bermuatan pornografi di SMAN 11 Semarang yang menimbulkan kerugian psikologis dan sosial bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelaku deepfake porno-grafi telah memenuhi unsur tindak pidana menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomorrn12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.rnPenelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan pe-rundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perun-dang-undangan, buku, jurnal, dan sumber hukum lain yang relevan, kemudian di-analisis secara kualitatif.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran deepfake bermuatan por-nografi telah memenuhi unsur tindak pidana karena termasuk bentuk kekerasan sek-sual nonfisik yang menyerang martabat dan kehormatan korban. Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena terdapat unsur kesengajaan dalam pembuatan dan penyebaran konten tersebut. Pasal 4 UU TPKS dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku deepfake pornografi sebagai bentuk kekerasan seksual digital.