PERLINDUNGAN HUKUM ATAS VAKSIN COVID-19 TERHADAP PENERIMA VAKSIN YANG MEMILIKI PENYAKIT BAWAAN (KOMORBID)

ABSTRAK
COVID-19 merupakan virus versi baru yang ditemukan pada akhir 2019, termasuk Indonesia.Upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus corona dengan cara vaksinasi.Namun tidak semua orang dapat menerima vaksin, terutama bagi penerima dengan penyakit bawaan (komorbid).Perlindungan Hukum terhadap penerima vaksin yang memiliki penyakit bawaan sangat diperlukan. Didalam Penelitian ini seseorang yang menjadi korban akibat memiliki penyakit bawaan dan meninggal dunia setelah mengikuti vaksinasi Covid-19 tersebut maka diperlukan perlindungan hukum, yaitu perlindungan terhadap korban vaksinasi.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Pendekatan yang digunakan Pendekatan Perundang-undangan (Statute approach). Bahan hukum yang diteliti adalah UU Kesehatan serta bahan hukum lainnya yang relevan. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif.
Hasil dari penelitian ini, seseorang yang menjadi korban vaksinasi Covid-19 akibat memiliki penyakit bawaan (komorbid) perlu mendapat perlindungan hukum. Dasar hukum yang digunakan terdapat pada Undang-undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang perlindungan pasien dan peraturan-peraturan pendukung yang berlaku. Pemerintah juga memiliki peran dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat khususnya korban vaksinasi Perlindungan yang diberikan sebagaimana telah diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945 Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4). Didalam perlindungan hukum terdapat beberapa teori, teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori tanggungjawab dan teori ganti kerugian.