TANGGUNG JAWAB PERBANKAN TERHADAP TINDAKAN OVER-DISCLOSURE KERAHASIAAN DATA NASABAH (STUDI KASUS: NIKITA MIRZANI DAN BCA)

Latar belakang penelitian ini adalah fenomena over-disclosure atau pengungkapan data nasabah secara berlebihan dalam proses penegakan hukum (pro justitia), sebagaimana terjadi pada persidangan kasus Nikita Mirzani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tahun 2025. Meskipun rahasia bank dapat dikecualikan untuk kepentingan peradilan pidana, pemaparan data mutasi rekening yang tidak relevan dengan pokok perkara memicu benturan norma antara kewajiban hukum bank dan hak privasi nasabah.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pemaparan data mutasi rekening milik Nikita Mirzani dan pihak ketiga (Ismail Marzuki) yang tidak berkaitan langsung dengan delik pemerasan dan TPPU merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip minimalisasi data sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Data finansial spesifik yang tidak memiliki hubungan kausalitas (causal verband) dengan dakwaan seharusnya tetap dilindungi sebagai rahasia bank menurut POJK Nomor 44 Tahun 2024.rnKesimpulan penelitian ini menyatakan bahwa tanggung jawab Bank BCA dalam tindakan over-disclosure terbatas pada tahap hulu (penyerahan data kepada penyidik). Apabila data diserahkan sesuai izin tertulis OJK, maka tanggung jawab pengendalian data beralih sepenuhnya kepada aparat penegak hukum (JPU) di tingkat hilir persidangan. Secara perdata, JPU dapat dituntut atas Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jika terbukti memaparkan data non-relevan yang menimbulkan kerugian bagi subjek data.