ANALISIS KELAYAKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN II SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT (MISKIN): STUDI KOMPARATIF ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Menurut sekertaris jendral Kemendagri (kementrian dalam negeri) sekitar 400 ribu dari 4,2 juta ASN atau 10% ASN dianggap sebagai masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan boleh menerima zakat karena memenuhi indikator untuk digolongkan dalam masyarakat miskin seperti pendapatan dan tempat tinggal Mengenai hal ini M. Cholil Nafis selaku Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat menyatakan bahwa PNS tidak bisa menerima zakat karena gaji PNS dengan golongan terendah sekalipun sudah berpenghasilan di atas UMK yang mana dalam penetapan UMK juga mempertimbangkan kebutuhan hidup layak (KHL) sesorang. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu Bagaimana standarisasi kemiskinan dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif dan bagaimana kelayakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II sebagai mustahik zakat (miskin). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Dan menggunakan dua sumber data yakni Data primer dan sekunder.rnHasil penilitian ini ialah standar kemiskinan dalam hukum Islam mengacu pada Had Kifayah dengan rata-rata Rp 4.615.749,00 dan Nisab Zakat Rp 6.859.394,00. Sedangkan dalam hukum positif, standar kemiskinan ditentukan berdasarkan kepemilikan dan kelayakan tempat tinggal serta pendapatan. Analisis terhadap PNS Golongan II dengan penghasilan Rp 7.193.307 menunjukkan hasil yang berbeda berdasarkan hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, PNS Golongan II dianggap mampu dan tidak berhak menerima zakat karena penghasilannya melebihi Had Kifayah dan Nisab Zakat. Sedangkan dalam hukum positif, PNS Golongan II masih tergolong miskin dan berhak menerima zakat karena belum memiliki rumah.