EVALUASI KRITIS TERHADAP TINDAK PIDANA DAN SANKSI PADA PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM YANG MENCELAKAI ORANG LAIN DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA

Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 diwarnairnoleh maraknya pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) seperti baliho, spanduk,rndan bendera partai politik secara sembarangan di ruang publik tanparnmemperhatikan aspek keamanan struktur dan keselamatan publik. Ketidaktaatanrnterhadap zonasi ini menyebabkan banyaknya APK yang roboh dan menimbulkanrnkorban luka-luka serius hingga hilangnya nyawa pengguna jalan, seperti peristiwarnyang terjadi di Flyover Kuningan Jakarta dan Kabupaten Kebumen. MeskipunrnPeraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 telah melarang pemasangan APK di fasilitasrnyang mengganggu ketertiban umum, namun regulasi tersebut tidak memuat sanksirnyang tegas bagi pelanggarnya. Di sisi lain, pengaturan sanksi dalam Undang-rnUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu kurang memberikan efek jera bagirnpara pelanggar peraturan kampanye,dikarenakan sanksi yang diatur masihrntergolong sangat ringan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian inirnbertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan serta dinamika pengaturanrnsanksi pidana terhadap pemasangan APK Pemilu yang mengakibatkan luka danrnmatinya seseorang.rnPenelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yangrnberfokus pada kajian konseptual dan telaah norma positif. Pendekatan penelitianrnyang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) danrnpendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik pengumpulan bahan hukumrnmenggunakan studi kepustakaan (library research) yang bersandar pada bahanrnhukum primer berupa UU Pemilu dan PKPU Kampanye, serta bahan hukumrnsekunder dari literatur hukum ilmiah. Analisis bahan hukum dilakukan secararnpreskriptif guna memberikan argumentasi hukum yang objektif mengenai apa yangrnseharusnya menurut hukum.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa pemasangan APK secararnsembarangan hingga menimbulkan korban luka-luka atau kematian secara materiilrntelah memenuhi unsur delik kealpaan (culpa). Perbuatan tersebut melanggarrnketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf f PKPU Nomor 15 Tahun 2023 dan dapat dijeratrnpidana menggunakan Pasal 359 KUHP (kealpaan menyebabkan matinya seseorang)rnserta Pasal 360 KUHP (kealpaan menyebabkan lukanya seseorang). PenggunaanrnKUHP umum terjadi karena adanya kelemahan normatif substantif dalam UUrnPemilu Nomor 7 Tahun 2017. Pasal 521 jo. Pasal 280 Ayat (1) huruf e UU Pemilurndinilai tidak efektif dan gagal memberikan efek jera (deterrent effect) lantaranrnsanksi pidana maksimal 2 tahun dan denda Rp24.000.000,00 terlalu ringan bagirnaktor politik, menggunakan stelsel hukuman maksimal (tanpa batas minimal), tidakrnmencakup wewenang penahanan karena ancaman di bawah 5 tahun, serta memuatrnketidakjelasan subjek hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban pidana.rnOleh karena itu, reformulasi hukum ke depan sangat krusial dengan merumuskanrnstelsel pidana minimal khusus (straf minima), denda multiplikatif ratusan jutarnrupiah bagi kas partai politik, serta penegasan subjek hukum demi menjaminrnkepastian hukum dan keselamatan warga negara di ruang publik.