Konflik Sosial Antara Masyarakat Dan Pemerintah Desa Akibat Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa: Studi Kasus Di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo

Abdul Hafid Ahsani, 220521100038, Program Studi Sosiologi. Judul Skripsi: Konflik Sosial Antara Masyarakat dan Pemerintah Desa Akibat Dugaan Penyalahgunaan Dana Desa: Studi Kasus Di Desa Temon Kecamatan Ngrayun Kabupaten PonorogornPenelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis konflik antara masyarakat dan pemerintah Desa terkait dugaan korupsi dana desa, yang terjadi di Desa Temon, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi penyebab utama munculnya konflik serta dinamika hubungan antara masyarakat dan pemerintah desa yang tercipta setelah konflik tersebut terjadi. Fokus utama penelitian ini terletak pada persoalan transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa.rnPenelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus agar dapat menggambarkan kondisi sosial secara mendalam. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat, pemerintah desa, BPD, dan pihak kecamatan, serta dukungan oleh observasi dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teori konflik Ralf Dahrendorf digunakan sebagai landasan untuk memahami ketimpangan otoritas antara pemerintah desa sebagai pemegang kekuasaan dan masyarakat sebagai pihak yang menuntut keadilan serta keterbukaan.rnHasil penelitian ini menujukkan bahwa konflik muncul karena masyarakat merasa pemerintah desa tidak terbuka dalam pengelolaan dana desa, terutama pada program ketahanan pangan dan BUMDes. Kurangnya transparansi tersebut menimbulkan kecurigaan masyarakat terhadap dugaan penyelewengan dana desa, sehingga konflik berkembang dari ketegangan biasa menjadi aksi protes, demonstrasi, hingga proses hukum. Konflik ini berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa, terganggunya pembangunan, dan melemahnya hubungan sosial. Namun, disisi lain konflik juga mendorong masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pemerintahan desa.rnKata Kunci: konflik sosial, dana desa, dugaan korupsi, transparansi, pemerintah desa, masyarakat.