MODEL PENYELESAIAN KONFLIK AGAMA BERBASIS PELIBATAN PERAN TOKOH AGAMA : STUDI KEBIJAKAN NON PENAL (NON SANKSI PIDANA) ANTARA INDONESIA DENGAN NIGERIA, INDIA, DAN THAILAND

Konflik agama merupakan fenomena sosial yang masih terus terjadi dirnberbagai negara, termasuk Indonesia, dan menimbulkan dampak tidak hanya beruparnkerugian material tetapi juga luka sosial berupa menurunnya kepercayaan, traumarnkolektif, serta terganggunya kerukunan masyarakat. Pendekatan penal yang selamarnini digunakan dinilai belum sepenuhnya mampu menyelesaikan akar permasalahanrnkonflik karena lebih berorientasi pada penghukuman dibanding pemulihanrnhubungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan non penal yangrnmengedepankan pencegahan, rekonsiliasi, dan pelibatan tokoh agama sebagairnbagian dari pranata sosial yang memiliki legitimasi di masyarakat. Penelitian inirndilakukan untuk menjawab rumusan masalah mengenai konsep non penal yangrntepat dalam sistem penyelesaian konflik agama berbasis pelibatan peran tokohrnagama melalui studi perbandingan antara Indonesia, Nigeria, India, dan Thailand.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif ataurndoktrinal yang berfokus pada pengkajian aturan hukum dan bahan hukum yangrnrelevan dengan isu penelitian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatanrnperundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan.rnSumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.rnPengumpulan bahan hukum dilakukan melalui inventarisasi, kategorisasi, danrnsistem kartu catatan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk menghasilkanrnargumentasi dan preskripsi hukum.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa peran tokoh agama dalamrnpenyelesaian konflik agama melalui upaya non penal di Indonesia secara normatifrntelah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 dan Peraturan PemerintahrnNomor 2 Tahun 2015, namun masih terdapat kekaburan norma karena belumrnadanya pengaturan yang jelas mengenai mekanisme pelibatan tokoh agama.rnBerdasarkan perbandingan dengan Nigeria, India, dan Thailand, diperoleh konseprnnon penal yang tepat berupa dialog antaragama yang menempatkan tokoh agamarnsebagai mediator, fasilitator, sekaligus penggerak rekonsiliasi sosial.