URGENSI PENGATURAN SAKSI PEMILIHAN UMUM DALAM UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia
jujur, dan adil. Saksi pemilu yang merupakan individu yang diberi mandat untuk
mengawasi tidak bekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan ditinjau
dari adanya pelanggaran pemilu. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak
diatur terkait kriteria saksi peserta pemilu. Adapun isu hukum yang dikaji adalah
Bagaimana pengaturan kriteria saksi peserta pemilu dalam pelaksanaan pemilu
berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
serta Pentingnya regulasi pengaturan kriteria saksi peserta pemilu dalam
pelaksanaan pemilihan umum.
Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis data
yang digunakan yaitu data primer diperoleh dengan menelaah UU Nomor 7 Tahun
2017, data sekunder yang diperoleh dari berbagai studi kepustakaan, dan data
tersier melalui berbagai literasi.Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara
studi kepustakaan hukum, dokumen terkait, peraturan perundang-undangan,
mengutip dari hasil karya tulis berupa buku dan jurnal. Sementara analisis bahan
hukum yang digunakan metode deduksi yang bermula dari pernyataan sifat umum
menjadi pernyataan sifat khusus dan ditarik kesimpulan.
Dari penelitian yang dilakukan memperoleh hasil yakni UU Nomor 7
Tahun 2017 tidak diatur tentang kriteria untuk menjadi saksi peserta pemilu, di
dalamnya diatur terkait tugas, fungsi, dan wewenang saksi pemilu. Regulasi
pengaturan kriteria saksi pemilu guna menjadi tolak ukur individu calon saksi
pemilu yang berkompeten dan meminimalisir pelanggaran pemilu.
Kata Kunci: Pelanggaran Pemilu, Saksi Peserta Pemilu, Regulasi