IMPLIKASI HUKUM ADMINISTRASI ATAS KETIDAKSESUAIAN DOKUMEN PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM PELAKSANAAN PROYEK PEMBANGUNAN JALAN DI KABUPATEN BANGKALAN

Pembangunan jalan merupakan bagian penting dari pembangunan infrastruktur yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Rencana Anggaran Biaya (RAB) menjadi bagian dari dokumen kontrak yang memuat biaya, volume pekerjaan, dan spesifikasi teknis sebagai pedoman pelaksanaan proyek. Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari adanya ketidaksesuaian ketebalan aspal pada proyek Jalan RA Kartini Kabupaten Bangkalan, di mana ketebalan yang direncanakan sebesar 4 cm hanya terealisasi sekitar 1,7–3,5 cm. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan mengenai kedudukan hukum RAB serta implikasi hukum administrasi terhadap pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan pengawasan proyek.rnPenelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pemeriksaan dokumen dilakukan melalui analisis bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur jasa konstruksi, pengadaan barang/jasa pemerintah, administrasi pemerintahan, dan jalan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh jawaban atas permasalahan hukum yang dikaji.rnHasil penelitian menunjukkan bahwa RAB mempunyai kedudukan hukum sebagai dokumen kontrak yang mengikat para pihak dan menjadi dasar pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Ketidaksesuaian pekerjaan dengan RAB mengakibatkan kontraktor dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, kewajiban memperbaiki pekerjaan, denda administratif, dan pencantuman dalam daftar hitam sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan juga memiliki pertanggungjawaban jabatan karena tidak melaksanakan fungsi pengawasan secara cermat sehingga bertentangan dengan Asas Kecermatan dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).