Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 Terkait Perubahan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Oleh Partai Politik

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 merupakan bentuk konkret perlindungan hak politik warga negara dalam sistem demokrasi lokal di Indonesia, khususnya terkait dengan pengaturan ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini menurunkan ambang batas pencalonan sebagaimana sebelumnya diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sehingga memberikan kesempatanrnyang lebih luas bagi partai politik kecil dan calon perseorangan untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terhadap pemenuhan hak politik warga negara serta prinsip keadilan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan putusan pengadilan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penurunan ambang batas pencalonan sejalan dengan jaminan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 serta prinsip non-diskriminasi dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan dalam implementasi putusan Mahkamah Konstitusi guna memastikan terwujudnya keadilan dan kesetaraan politik dalam praktik demokrasi lokal.